Memprediksi Pemerintahan Jokowi

Kementrian Pendidikan BEM STIE Ekuitas

Janji adalah hutang yang harus dibayar. Begitulah kira-kira makna APBN 2015 yang diwariskan oleh pemerintahan SBY yang di complain oleh kubu Jokowi yang akan mendapat warisan. Apa pasal yang menyebabkan kubu Jokowi complain ?.

Agar mudah dipahami, sederhananya seperti ini. Jokowi menjanjikan kepada rakyat akan membawa rakyat menjadi rakyat yang makmur dan didukung oleh berbagai media sehingga rakyat menjadi yakin akan janji itu. Kalau ingin membawa rakyat sejahtera, carilah uang  sampai keujung dunia sebanyak-banyaknya untuk menutup defisit APBN 2015. Hilangkan subsidy BBM dan naikkan TDL  atau Jokowi harus cari uang lebih banyak lagi.  Itulah makna APBN 2015 yang dikreasi oleh pemerintahan SBY  dan didukung oleh koalisi merah putih.

APBN adalah undang-undang dan harus dilaksanakan dan programpun segera diimplementasikan denan anggaran yang mercusuar, terbesar dalam sejarah APBN. Kubu Jokowipun berteriak, uangnya dari  mana ?. Politik kubu merah putih dengan tersenyum bersuara, carilah sampailah keujung dunia !

Mulailah terjadi politik dagang sapi dengan menarik-narik kubu merah putih melupakan janji pemilu koalisi ramping. Tujuannya untuk apa ?. Mudah ditebak, minta revisi anggaran,paling tidak minta ampun jangan keterlaluan disuruh mencari uang yang tidak terbayang harus kemana.  Golkar yang terbiasa main dua kakipun jual mahal, dulu kami tidak diperlukan, sekarang mengajak-ajak, kata politisi Golkar yang disebar media.

Mulailah dicari kambing hitam, sasaran ditujukan kepada SBY yang dianggap merecoki. SBY pun bersuara menampik tudingan itu. SBY memang tidak merecoki, hanya ‘menagih janji” penerusnya, kalau janji harus bertanggung jawab, laksanakan !

Untuk diketahui, subsidi energi  saja yang disusun oleh Pemerintahan SBY-Boediono di RAPBN 2015 adalah sebesar kurang lebih 18 persen dari total pengeluaran. Itu masih ditambah 7,6 persen untuk membayar bunga utang. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, subsidi BBM diproyeksikan mencapai Rp291 triliun, naik dari pagu APBN-P 2014 sebesar Rp247 triliun.

Besarnya subsidi BBM itu yang dianggap mempersempit ruang fiskal pemerintah. Artinya, paling tidak pemerintah akan kekurangan dana untuk program-program pembangunan seperti untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan tol laut yang menjadi jargon kampanye Jokowi.

Jalan pintas memang mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, menghapus subsidy BBM.  Inilah yang akan menjadi titik letup penentangan terhadap pemerintahan Jokowi yang baru seumur jagung.  Apalagi media dengan mudah memutar balik opini menjadi ketidak becusan pemerintah seperti yang terjadi sebelumnya,siapa lagi kalau bukan Jokowi  yang dihujat.

Media yang sudah membentuk opini sedemikian rupa yang menjadikan rakyat sebagai pendukung militan capres, sampai saat ini rupanya masih bersemangat melakukan hujatan-hujatan seperti yang terjadi dikompasiana. Kondisi dan situasi seperti ini memang sangat diperlukan sebagai alat politik yang berkembang  saat ini. Ketika terjadi kenaikan harga BBM yang akan berpengaruh langsung kepada kehidupan ekonomi rakyat banyak,  situasi akan mudah menjadi memanas. Ketika situasi memanas, saat itulah akan dipakai sebagai alasan koalisi merah putih menggorok kekuasaan Jokowi melalui hak politik DPR.

Arah politik seperti itu sangat mungkin terjadi karena kemenangan Jokowi diwarnai persengketaan dimana ada kontradiksi antara putusan MK yang pada intinya bermakna pilpres bersih sebaliknya keputusan sidang DKPP yang memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu yang artinya penyelenggaraan pemilu dipertanyakan.

Rakyat yang tidak memahami dunia politik telah tersihir oleh pembentukan opini yang dilakukan oleh media, namun tidak disadari telah dijadikan alat oleh para elit politik dalam dunia politik yang sangat mahal biayanya.  Maka menjadi sangat wajar kubu Jokowi complain terhadap APBN 2015 yang harus pusing tujuh keliling mencari uang dalam dunia budaya tangan dibawah.